Subsidi Listrik 900 VA Dialihkan ke Warga Miskin | PT Equityworld
Dirut PLN Sofyan Basir memastikan, tak ada kenaikan tarif dasar listrik, melainkan pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga (RT) 900 VA. Kebijakan tersebut diterapkan agar subsidi listrik menjadi lebih tepat sasaran.
Dalam raker tersebut, usulan untuk mencabut subsidi listrik per 1 Juli 2016 tidak disetujui DPR. Keputusan tersebut dibahas kembali dalam rapat kerja dan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2017.Pada rapat kerja lanjutan, DPR akhirnya menyetujui rencana pemerintah untuk melakukan pencabutan subsidi bagi RT mampu berdaya 900 VA, yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2017.
"Jadi tidak ada kenaikan tarif listrik, yang ada mereka yang tidak berhak kami berhentikan untuk menerima subsidi," ujar Sofyan dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/1/2017). Sofyan menjelaskan, selama ini subsidi listrik diberikan PLN berdasarkan besaran daya listrik pengguna di tingkat RT. Sementara, pengguna daya 900 VA tergolong masyarakat yang cukup mampu dan menggunakan daya tersebut untuk keperluan bisnis.
"Memang mereka tidak layak menerima subsidi. Karena banyak kos-kosan 40 kamar ditaruh 900 watt. Rumah kontrakan juga banyak yang menggunakan 2x900 watt. Ini hal yang kita hilangkan, karena ini pencurian subsidi," tuturnya.Pencabutan subsidi 900 VA tersebut akan dialokasikan ke masyarakat yang menggunakan daya 450 VA di seluruh Indonesia.
Sofyan menambahkan, jumlah masyarakat pengguna daya 450 VA akan ditambah dari 23 juta menjadi menjadi 27 juta RT."Jadi masyarakat miskin yang diberikan subsidi bukan dihilangkan," tandasnya.Adapun penentuan RT mampu dan tidak mampu dengan daya listrik 900 VA dilakukan dengan rekonsiliasi data antara TNP2K dan pelanggan PLN selama 10 bulan. Keputusan itu kemudian dibawa dalam rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi VII DPR pada 14 Juni 2016.
Dirut PLN: Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik, Tapi... | PT Equityworld
Dirut PLN Sofyan Basyir menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik. Menurut dia, yang dilakukan pemerintah hanya pengalihan subsidi dari pelanggan 900 watt. "Tarif listrik pada bulan ini yang pasti sebenarnya tidak naik hari ini, baik untuk yang 450 (watt), 900 watt, 1.300 watt dan seterusnya, (bahkan) per KWH nya turun," kata Sofyan Basyir saat konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/1).
Dia juga menegaskan bahwa pengalihan subsidi untuk pelanggan 900 watt telah disampaikan sejak 10 bulan yang lalu ke berbagai pihak. Dia mengatakan sebelum menentukan pengalihan ini, pihaknya telah melakukan survei, di mana BPS dan PLN dan telah keliling ke tiap-tiap desa, dusun, kota untuk meneliti selama 10 bulan.
"Dalam 10 bulan itupun kami sudah sampaikan kepada semua pihak. Jadi sekali lagi, kami ulangi tidak ada kenaikan tarif listrik yang ada adalah mereka yang tidak berhak kami berhentikan untuk mengambil subsidi karena mereka tidak layak menerima lagi subsidi," kata Sofyan Basyir, menegaskan.
Dia menjelaskan bahwa yang berlaku per Jumat (6/1) ini adalah pelanggan 900 watt dicabut subsidinya, setelah pemerintah menilai mereka tidak berhak mendapatkan subsidi karena bukan masyarakat miskin. "Masyarakat miskin oleh pemerintah malah ditambah jumlahnya bukan dikurangi, yaitu (pelanggan) 450 watt itu jumlahnya ditambah hari ini menjadi lebih kurang 27 juta keluarga dari hanya 23 juta keluarga," ungkapnya.
Sofyan menjelaskan bahwa untuk pelanggan 900 watt memang sudah tidak layak menerima subsidi karena banyak digunakan untuk bisnis, seperti membuka kos-kosan. Ia mengatakan, ada kos-kosan 40 kamar dalam satu gedung, setiap kamarnya diberikan listrik 900 watt. Demikian juga banyak rumah-rumah mewah yang menggunakan dua kali 900 watt. Menurut dia, ini yang pemerintah berusaha hilangkan.
Sofyan Basyir menjelaskan bahwa pengalihan subsidi dari pelanggan 900 waat ini akan dialihkan untuk mengaliri listrik di daerah-daerah terpencil. Dirut PLN menyebut untuk di seluruh Indonesia dalam tahun ini sekitar 2.000 desa yang hingga saat ini belum teraliri listrik.
"Sumatra saja ada 1.300 (desa), untuk Papua kira-kira sekitar 1.400 (desa). Jadi yang kita perkirakan dalam tahun depan ini kita bisa selesaikan. Jumlah dananya yang kira-kira 4 juta orang itu diperkirakan sekitar Rp3-4 triliun," imbuhnya.
Sofyan juga mengungkapkan bahwa pengalihan subsidi ini untuk membangun transmisi, membangun gardu-gardu induk dan juga untuk desa desa yang tertinggal yang 1.000 desa tahun pada tahun kemarin yaitu antara lain gunanya efisiensi dan juga subsidi yang dikembalikan kepada negara.
PLN: Pencabutan Subsidi Listrik Hanya untuk Golongan Masyarakat Mampu | PT Equityworld
Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir memastikan masyarakat yang masuk dalam katagori tidak mampu atau miskin tetap mendapatkan subsidi listrik pada tahun ini. Sofyan menjelaskan, dari jumlah pelanggan listrik 900 watt sebanyak 23,09 juta rumah, dimana terdapat 4,1 juta keluarga yang tetap mendapatkan subsidi listrik berdasarkan amanat UU Ketenagalistrikan.
Sementara untuk konsumsi listrik 450 watt, kata Sofyan, tidak dihilangkan subsidinya dan malah ditambah jumlah pelanggannya menjadi 27 juta keluarga dari sebelumnya 23 juta keluarga. "Jadi masyarakat miskin tetap diberikan subsidi malah ditambah oleh pemerintah," ucap Sofyan.
"Sedangkan sisanya akan dicabut subsidi listriknya dan diberlakukan tarif listrik normal, yang penyesuaian tarifnya dilakukan secara bertahap," ujar Sofyan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/1/2016).
Menurut Sofyan, ‎pencabutan subsidi di sebagian masyarakat yang mengkonsumsi listrik 900 watt dikarenakan banyak disalahgunakan, seperti untuk indekos ataupun kontrakan yang pemiliknya merupakan golongan masyarakat mampu.
"Ini kita hilangkan, karena ini bisa disebut pencurian subsidi. Jika keberatan masyarakat bisa mengadu ke Pos pengaduan masyarakat dan diteruskan ke kelurahan untuk mendapatkan keterangan miskin," ujar Sofyan.
